Rakerkomwil III APEKSI Bahas Isu Strategi Kolaborasi Pengentasan Permasalahan Perkotaan Menuju Indonesia Emas 2045
Depok, SI
Rapat
Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota seluruh
Indonesia (APEKSI) di Kota Depok telah membahas Isu Strategi Kolaborasi
Pengentasan Permasalahan Perkotaan Menuju Indonesia Emas 2045.
Rapat
yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut diselenggarakan di Ballroom
Margo Hotel dan menghadirkan tiga narasumber yang ahli dibidangnya.
Masing-masing
narasumber menyampaikan beberapa materi terkait pengentasan permasalahan
perkotaan.
Pertama,
Hendricus Andy Simarmata dari Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang
menyampaikan tentang Pembahasan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan
Perkotaan.
Kedua,
Sonny Harry B Harmadi sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Statistik Sosial
Forum Masyarakat Statistis yang menyampaikan materi terkait Pemanfaatan Bonus
Demografi Sebagai Modal Indonesia Emas 2045.
Ketiga,
Maliki dari Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
(PPN/Bappenas) yang juga menyampaikan materi Pemanfaatan Bonus Demografi
Sebagai Modal Indonesia Emas 2045.
Dalam
paparan yang disampaikan, Sonny Harry B Harmadi mengungkapkan, pemerintah
melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan target mewujudkan Visi Indonesia Emas
2045.
Terdapat
tiga hal pokok yang menjadi acuan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu
stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan dan sumber daya
manusia yang berkualitas.
"Pemerintah
kota harus mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian Indonesia
Emas 2045 melalui hard skills, soft skills, social skills,
mendorong pendidikan berbasis HOTS, gizi penduduk yang berkualitas, dan
penciptaan lapangan kerja," jelasnya.
Sementara
itu, Maliki menyampaikan, terdapat beberapa isu kebijakan kependudukan
Indonesia 2045. Diantaranya dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang
seimbang, menutup kesenjangan ketertinggalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
dan menunjang penuaan penduduk.
"Juga
dilakukan dengan mendorong perpindahan penduduk yang merata, pembangunan yang
seimbang antara perdesaan dan perkotaan, dan care economy untuk
pembangunan inklusif," tutupnya. (dip/Adv)
.webp)
