KKN Dengan Menyalahgunakan Wewenang dan Kekuasaan : KDS Dari Dana APBD Kota Depok Dijadikan Kampanye Politik Oleh Walikotaa dan Wakilnya Untuk Pilkada Tahun 2024

KKN Dengan Menyalahgunakan Wewenang dan Kekuasaan : KDS  Dari Dana APBD Kota Depok Dijadikan Kampanye Politik  Oleh Walikotaa dan Wakilnya Untuk Pilkada Tahun 2024

Depok, SI

Kartu Depok Sejahtra yang digulirkan oleh Pemkot Depok melalui Anggaran ABPD Tahun 2021, hal itu diduga diselewengkan penerimanya oleh Walikota  Depok KH M Idris dan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, yang juga merupakan Ketua DPD PKS Kota Depok tersebut.

KDS tersebut  menjadi kartu  sakti  oleh Wali Kota dan WakilWakil Walikota Depok  untuk memperbesar PKS Kota Depok dalam menjaring kader-kader partai dan simpatisan, hal itu sesuai dengan janji kampanye mereka saat Pilkada Kota Depok tahun 2020 yang lalu.

Akibat kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Depok terkait KDS yang penyalurannya secara  sepihak tesebut, maka para tuan-tuan dan Nyony-Nyoya anggota DPRD Kota depok Depok yang terhormat itu berang dan penuh kebakaran jenggot. Saat dalam acara sidang Paripurna di Kantor DPRD Kota Depok semua fraksi di DPRD Kota Depok kecuali fraksi PKS mengamuk bagaikan banteng yang kesurupan , serta mereka itu keluar dan meninggalkan ruang rapat paripura tersebut.

Paran anggota Dewan yang ngamuk itu beralasan, bahwa acara paripurna tersebut tidak syah, sebab semua anggota Dewan di DPRD Kota Depok minus fraksi PKS, memprotes terkait dengan pelaksanaan KDS  dilapangan  mereka itu bersikap diskriminatif, sebab kalau bukan kader PKS atau simpatisan, maka jangan diharapkan  warga miskin mendapatkan bantun dari KDS tersebut.

Maka dari sikap ketidak adilan  itu, para anggota Dewan melakukan interupsi alias  protes kepada pimpnan sidang yaitu Ketua DPRD Kota Depok bernama  Putra tersebut, yang juga  merupakan kader PKS itu. Namun  semua aksi interupsi para anggota Dewan yang terhormat  tersebut sama sekali tidak didengar  oleh Ketua Dewan pemimpin sidang dan tidak mau merespon interupasi  yang merupakan hak politk sebagai  anggota Dewan.

Sementara itu, fakta dilapangan  terkait penyaluran KDS  yang  tidak  taransparan alias  dilaksanakan secara sembunyi sembunyi dengan pilih kasih, sebab  kartu KDS itu  hanya  digunakan untuk satu golongan saja ujar narasumber Tokoh masyarakat dan Ketua LPM kelurahan Depok.

Dari 50 orang jumah anggota Dewan, dimana 38 anggota DPRD Kota Depok mengadakan Paripurna dengan tema Mosi tidak pecaya, Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok harus teransparan soal adanya KDS kepada seluruh warga masyarakat Kota Depok. Maka kalua tidak taransparan, maka hal iu kami anggap adanya dugaan KKN, yaitu adanya korupsi dana KDS dengan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan  yang dimiliki oleh Walikota dan Wakil Walikota Depok., ucap mereka.

Sementara itu pula, dari sekian banyak persoalan kepemimpinan Waliota Depok  M Idris, setidaknya ada dua persoalan yang dinilai penuh dengan nuansa politisasi dan sikap arogansi kekuasaan Walikota Depok, yaitu program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan progam mutasi dan promosi yang sesuai dengan kehendak Walikota dan Wakil Walikota Depok yang mengungtungkan partai PKS

Adapun 38 anggota DPRD Kota Depok itu di luar PKS yakni berasal dari partai PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PPP dan PSI. Jumlah total anggota DPRD Kota Depok yakni 50 orang pejabat structural di Pemkot Depok.

Sebab kami menilai program KDS sudah di politisasi oleh PKS, dimana KDS itu merupakan program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang di bahas dan di setujui DPRD Kota Depok dengan anggaran APBD Kota Depok. Jadi, KDS itu bukan program partai PKS ” ujar Juru Bicara  38 anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi dalam pernyataan sikapnya di Warung Betawi Ngoempoel, Tanah Baru, Beji, Kota Depok, beberapa waku lalu.

Tidak ketinggalan pula, juga Hadir oleh  para ketua partai dari 38 anggota DPRD Kota Depok, diantaranya, Ketua Partai Gerindra Pradi Supriatna, Ketua Partai PDIP, Hendrik Tangke Allo, Ketua Partai PPP, Mazhab dan Partai Demokrat, Taufik. Partai PPP dan Demokrat merupakan dua partai pengusung Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono untuk jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.

Lebih lanjut Babay Suhaemy menjelaskan, bahwa  kami  juga mempertanyakan bentuk dan logo  KDS tersebut,  dimana  kartunya dengan warna dominan orange yang merupakan warna khas PKS serta juga terdapat foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.

Saya tidak pernah menemukan kartu-kartu serupa di daerah lain warnanya disesuaikan dengan warna partai dan juga ada foto wali kota, bupati atau gubernur. Presiden saja tidak pasang foto di Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). KDS itu progam Pemkot Depok, mestinya kartunya berlogo Pemkot Depok dan berwarna biru,” jelasnya.

Menurut Babai, KDS dengan anggaran miliaran diluncurkan Wali Kota Depok pada 15 September 2021 lalu itu semestinya disalurkan ke seluruh warga pra sejahtera di Kota Depok untuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pembimbing rohani, bantuan santunan kematian dan bantuan renovasi rumah tak layak huni (RTLH).

Namun kenyataannya, tidak jelas bentuk bantuannya, berupa uang Rp 250 ribu per bulan  atau berbentuk barang?. Penerima manfaat KDS juga tidak mengacu pada data warga pra sejahtera yang dimiliki Pemkot Depok, bahkan di sinyalir banyak betul kader-kader PKS yang menerima bantuan KDS. Kemudian bantuan untuk pembimbing rohani untuk semua agama juga pilih kasih. Inilah dasar kenapa kita akan gugat mosi tak percaya dan akan lakukan hak interpelasi,” jelasnya.(dip/red)