Pejabat Pengawas dan Kontraktor Dianggap KKN : PihaK Tipikor Kejati Jabar Agar Segera Memeriksa Kadis PUPR Kab Bogor Terkait Propyek Bermasalah

 

Pejabat Pengawas dan Kontraktor Dianggap KKN : PihaK Tipikor Kejati Jabar Agar Segera Memeriksa Kadis PUPR Kab Bogor Terkait Propyek Bermasalah

Pejabat Pengawas dan Kontraktor Dianggap KKN : PihaK Tipikor Kejati Jabar Agar  Segera Memeriksa  Kadis PUPR Kab Bogor Terkait Propyek Bermasalah

Cibinong, SI

Kejari  Kab Bogor alias Kejari Cibinong diminta untuk segera periksa kadis PUPR Bogor Biantoro. Hal itu terkait dengan  pekerjaan CV Nusantara Sentosa selaku pihak ketiga yang mengerjakan peoyek APBD Dinas PUPR Kab Bogor Tahun 2021, dianggap dugaan KKN. Adapun  pekerjaan proyeknya adalah proyek drainase yang nilai anggarannya Rp 1.468.815. 402 .67.(satu milar lebih) sumber dana APBD Kabupaten Bogor .dinas PUPR  Tahun 2021 ini.

Proyek turap drainase itu di kerjakan  oleh CV. Nusantara Sentosa, terlihat dilapangan  .penuh dengan kejanggalan   dalam pelaksanaannya perkerjaan selesai dibangun sudah retak turapnya dan terancam akan roboh. Hal itu juga diungkapakan oleh  ketua RT  setempat bernama Man. “Ini proyek apaan? Sebab apaun alasannya itu  tidak  benar,  mana ada pembangunan seperti ini, sebab pohon kelapa di jadikan satu sama batu jadi dinding penahan turap, hal ini karena pengawasanya tidur alias KKN” ujar Man

Lanjutnya pelekasaan pekerjaan proyek ini adalah penipuan, coba lihat aja belasan titik dindingnya batu penahan tanah pecah, alias miring dan turun  hingga terancam roboh  ujarnya

“Maka  kalau ini di biarkan sama aja membiarkan korupsi berjemaah .inikan jelas ada petugas pengawas dari PUPR. Ada konsultan ada Insepektorat. Bagaimana ini bisa di loloskan dalam pemeriksaan pasti ada kerja sama antara mereka ujar man

Hal yang sama juga yang di katakan Uda warga Rawa Panjang,  “ya kalau proyek dananya Rp.1 Miliar lebih  lebih, terlihat  kayak gini kerjaannya sama saja hal itu dengan merampok uang rakyat  melalui proyek”. Maka saran Uda lebih baik hal itu dilaoporkan saja Kepada  penegak hukum, apakah Tipikor Polda Jabar atau Kejaksaan Tinggi Jabar, agar kalangan oknum pejabat seperti Kadis PUPR dan PPK ptyek tersebut dan Pihak KOntraktor pelaksanan segera diperiksa untuk pertanggungjawaan kepada public, ucapnya (jel/dip/red)