Terkait
Pembagian Proyek Penunjukan Langsung : Kadis dan Sekdis PUPR Kab Bogor
Jangan Kambing Hitamkan Bupai Bogor Ade
Yasin
Baru-baru ini ada
keluhan dari sejumlah kontraktor di Kab Bogor yang mengatakan, jika kontraktor ingin mendapatkan pekerjaan proyek Penunjukan Langsung (PL) dilingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), maka sebaiknya kontraktor atau pengusaha
tersebut sebaiknya harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi atau dapat
memo/katabelece dari Bupati Bogor Ade Yasin. Demikian curhatan salah seeorang
kontraktor kepada salah seorang wartawan, sehingga hal itu menyeber kepada
sejumlah wartawan di Kabupaten Bogor.
Awalnya pihak
kontraktor tersebut menghadap kepada Kadis PUPR Kab Bogor Bimantoro yang disapa
panggilan akrabnya tersebut Bibin. Namun Bibin menyarankan kontraktor tersebut
sebaiknya menghadap Sekretariis Dinas (Sekdis) saja yang bernama Adam.
Selanjutnya pihak
Kontraktor tersebut menghadap Sekdis PUPR Maulana Adam, dengan harapan karena hal itu atas
saran dari Kadis PUPR, berarti dirinya akan mendapatkan pekerjaan proyek PL
yang hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk menjadi kaya raya.
Lalu di kontraktor
tersebut, dengan lemas mendengar pernyataan dari Sekdis PUPR yang menjelaskan,
bahwa terkait dengan proyek PL, jika ingin mendapatkannya harus terlebih
dahulum mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Bupati Bogor Ade Yasin.
Akibat adanya penjlasan
dari kontraktor tersebut, pihak Wartawan berusaha untuk konfirmasi baik itu
kepada Kadis maupun Sekdis PUPR Kab Bogor, pihak Satpam yang merupakan Garda
terdepan selalu meengatakan bahwa kedua pejabat tersebut sedang keluar. Atau dengan
alasan covid yaitu Work Farom Home (WFH), jawab yang piket disana,
Akhirnya sejumlah LSM
dan Kontraktor Kab Bogor menanggapinya juga, dengan mengatakan, sebaiknya Kadis
maupun Sekdis janganlah sikapnya lebay alias berlebihan, dengan
mengkambinghitamkan Bupati Bogor. Hal itu tidak bagus, nanti dimata publik posisi
daripada Bupati Bogor jadi jelek.”Kalau kedua pejabat tersebut mau menolak
dengan tidak mau ngasih proyek PL tersebut, ya tolak saja dengan baik, tampa
menjual-jual nama Bupati Bogor” ucap kontrantor tersebut
Lanjutnya, bahwa Bupati
Bogor tidak mungkinlah mau mengurusi masalah proyek PL yang recehan itu. Masalahnya termasuk pejabat-pejabat Kabid dan Seksi di
Dinas PUPR kab Bogor jangan selalu bersikap lebay dengan mrnghadang pihak
kontraktor ekonomi lemah yang tidak mampu Ijon, termasuk LSM dan wartawan, selalu dihadapkan dengan pegamanan internal PUPR (satpam), Sebab
Satpam itu selalu dipaksa berbohong setiap harinya, dengan mengatakan kalau ada
yang mau ketemu, maka jawabannya selalu dengan alasan WFH, atau tugas luar, tapi
kalau kontraktor yang Tajir langsung naik tampa ada hambatan, maka hal itu
sudah berlangsung lama.
Sementara itu pula beredar
informasi dikalangan kontrakto mengatakanr, bahwa pengusaha yang diakomodir oleh Dinas PUPR Kab Bogor saat ini untuk
mendapatkan proyek PL kebanyakan dari pengusaha Jakarta. Jadi tidak ada lagi gunanya
otonomi daerah untuk, untuk mensejahterakan waarga masyarakat setempat, ujar konraktor tersebut.
(dip/red)
