Jika
Propinsi Bogor Raya Terbentuk Walikota Depok Memilih Gabung Dengan DKI Jakarta
Depok, SI
Danya wacana
pembentukan Provinsi Bogor Raya, yang digulirkan oleh Walikota Bogor Bima Aria
baru-baru ini, hal itu mendapat
tanggapan dari sejumlah wali kota yang bertetangga dengan Kota Bogor. Wali Kota
Depok M Idris Abdul Somad sendiri cenderung memilih kotanya bergabung ke
Jakarta ketimbang Bogor, jika Provinsi Bogor Raya terbentuk.
"Iya kalau saya
milih, misal dari sisi mana, kalau Anda nanya sisi bahasa, saya lebih milih
bahasa Jakarta karena saya nggak ngerti bahasa Sunda. Misal kemarin upacara
ultah Jabar, agenda petuah sesepuh Jabar itu pakai bahasa Sunda, saya nggak
paham. Kalau bahasa ke Jakarta," kata Idris kepada wartawan di Wisma
Hijau, Cimanggis, Depok, Selasa (20/8/2019).
Bicara soal sejarah
budaya Depok, lanjut Idris, terdapat banyak kesamaan dengan budaya Jakarta.
Meski, Depok satu rumpun dengan rumpun Melayu, bukan Betawi sebagaimana halnya
Jakarta.
Dari sisi kebudayaan,
menurutnya, Depok memiliki kedekatan dengan Jakarta. Jadi budaya pun cenderung
lebih mirip dengan Jakarta.
"Rumpunnya kan
rumpun Melayu kalau Depok, maka dalam SK Gubernur disebut juga sebagai rumpun
Melayu Depok, bukan disebut rumpun Betawi karena Betawi trademark dari Jakarta.
Jadi Depok rumpun Melayu Betawi, sebagaimana Pontianak itu Melayu Pontianak.
Nah ini bisa dari konteks itu, kalau kedekatan dari sisi bahasa walau serupa
tapi tak sama itu lebih ke Jakarta, Jakarta dan sekitarnya, termasuk Tangsel
dan Bekasi Kabupaten dan Kota. Depok juga berbahasa Sunda, tapi mayoritas
kedekatannya memang bisa satu rumpun, ini budaya," jelasnya.
Sebagai kota penyangga,
Depok juga sering bekerja sama dengan Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya
pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) se-Jabodetabek untuk mengatasi
kepentingan wilayah otonomi.
"Bentukan
pemerintah namanya BKSP. Ini untuk siasati kebutuhan wilayah tetangga yang
memang sangat dibutuhkan, yang paling terkait ada 4, (yaitu) sanitasi, air
bersih, udara, dan sampah. Ini yang kita seriuskan untuk kita selesaikan, jadi
tidak hanya ketika DKI begini, terus egois mengatakan itu urusan DKI, tidak
boleh karena itu tetangga kita," tuturnya.
Dari segi mobilitas,
sebagian besar penduduk Kota Depok sendiri bekerja di Jakarta. Separuh lebih
jumlah warga Depok beraktivitas hilir mudik ke Jakarta.
"Iya 65 persen
warga Depok komuter, 90 persen itu ke Jakarta, selebihnya ke Bogor, Bekasi.
Tapi 90 persen ke Jakarta, bener itu, itu ketika Jakarta Ibu Kota, nanti kalau pindah
ya beda lagi," tuturnya.
Meski begitu, wacana
pembentukan Provinsi Bogor Raya ini, menurutnya, perlu intervensi pemerintah
pusat. Sebab, persoalan pindah provinsi bukan hal yang mudah.
"Kalau wacana
kebutuhan memang ke sana, tapi kalau sisi kewilayahan asal-muasal ya Jawa
Barat, nggak bisa dipisahkan dari Jawa Barat. Apalagi kota bergabung dengan
provinsi lain, ini harus intervensi pemerintah kota serius bicarakan ini. Sama
halnya dengan wacana pemindahan ibu kotalah, kan nggak mudah, nggak semudah
itu, demikian contoh Bogor Barat, sampai sekarang nggak selesai padahal itu
kebutuhan, ini hanya pisahkan itu dalam provinsi yang sama nggak selesai,
apalagi provinsi berbeda, nggak mudah," imbuhnay. (ifan/rido/red).
.webp)
