Sikapnya
Tertutup dan Cari Aman Sendiri :
Sebaiknya
Sekda Kota Depok drg.Hardiyono Segera Mengundurkan Diri Dari Jabatannya
Depok,
SI
Gonjanng-ganjing
terkait adanya kasus korupsi Jalan Nangka proyek pembebasalah lahan Jalan
Nangka oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, yang
merugikan keuangan negara kurang lebiih sebesar Rp.23 Miliar tesebut, kini
menjadi bola liar dikalangan ASN Pemkot Depok. sebab siapa saja pun orangnya bisa kena sasar oleh dahsyatnya pengaruh
pemberitaan di Media Massa terkait kasus
korupsi mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Isamil saat itu, yang diduga menilep
uang APBD Kota Depok tahun 2015 dan 2016 tersebut.
Termasuk drg Hardiyono
pada saat proses perencaaan pembebasan lahan Jalan Nangka tersebut terjadi pada tahun 2015
lalu, dimana posisi daripada Hardiyono ketika itu menjabat sebagai Kepala Badan
Perencaaan dan Pembangunann (Bappeda) Kota Depok.
Dengan demikian berbagai
elemen dan LSM Kota Depok berarumsi, bahhwa Kepala Bapeda saat itu dengan jelas
mengetahui proses proyek lelebaran jalan Nagka itu. Sebab pihak penyidik
Tipikor Pores Depok dalam menjerat Nur Mahmudi Ismail dan Harry Priihanto
terkait kasus korupsi tersebut dalam menetapkan tersangka yakni terkait dimulai dari kasus perencanaan. Makanya Hardiyoni
selaku Kepala Bapeda saat itu harus bisa menjelaskan itu kepada publik, mantan
Kepala Bappeda Kota Depoktersebut harus taransparan kepada warga depok, karena
hal itu menyangkut uang rakyat.
Saat ini posisi daripada
Hardiyono adalah merupakan Sekda Kota Depok, namun kini sikap daripada Hardiyono
sangat tertutup, siapapun yang hendak melakukan konfrimasi terkait kasus Jalan
nangka itu kepaa dirinya, selalu dijawab stafnya , bahwa Sekda sedang ada rapat
atau sedang keluar kota, jawab beberapa staf sekda. Bahkan pintu ruangan hendak
masuke ruangan sekda saat ini dijagadengan berlapis-lapis dengan pintu
elektronik
Akibat dari sikap
ketertutupan daripada Sekda Kota Depok tesebut, akhirnya kalangan LSM di Kota
Depok buka bicara, terkait proses peengankatan daripada Hardiyono menjadi Sekda
Kota Depok ketika itu, dengan dalih awalnya
dari proses Lelang Jabatan (Open Bidding), hingga menjadi proses
pemilihan. Hal itu terjadi akaibta begitu kencangnya tekanan dari DPP PKS kepada
Walikota Depok untuk menggoolkan agar
Hardiyono ditetapkan menjadi Sekda Kota Depok, ujar beberapa sumbet di DDPRD Kota
Depoek baru-baru ini
Maka akibat kasus
korupsi dua orang pejabat Elit Kota Depok yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto,
kini goncangan angin Mamiri semakin dasyat dan bertudi-tubi datangnya kepadda
kalangan orang-orang dekat Nur Mahmudi Ismail ketika dirinya masih menjabat,
yakni dengan melakukan pejabat-pejabat karbitan dari luar kota depok, termasuk
Hardiyono, yang tadinya merupakan pejabat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta,
kemudian jelang masa kerja kurang lebih 10 tahun, Hardiyono langsung menjabat
Sekda Kota Depok. Ketika itu Walikota Depok KH M Somad Idris sama sekali tidak
berdaya akibat dugaan tekanan dari DPP PKS, konon katanya sebab istri daripda
Hardiyono jug merupakan pengurus dari PKS itu sendiri.
Sementara itu pula publik
di Kota Depok beranggaan sebaiknya Hardiyono selaku Sekda Kota Depok segera
mengundurkan dii saja, apalagi dengan cara saat ini dirinya menutup diri. Siapapun
tidak bisa masuk untuk konfirmasi dalam menjelaskan keterkaitan dirinya dengan proyek
Pembebasan Lahan Jalan Nangka, yang waktunya sebentar lagi akan di disidangkan di
PN Tipikor Bandung
Posisi Hardiyono
harusnya selaku pejabat nomor 3 di Kota Depok, bisa menjelaskan atau atau menjembati permasalahan yang ada di
Kota Depok. Sebab dengan sikap tertutupmya Sekda Kota Deok itu, akibantnya
semua permasalahan langsung tertumpah kepada Walikota Depok, hal itu sangat
berbahaya, sebab kalau semuanya ditanganai oleh Walikota Depok, tentu akan
menjadi boomerang, sama saja hal itu tidak membantu Walikota Depok dalam
bekerja, ujar sumber itu.(ifan/dipred)
