Pejabat
Pemkot Depok Yang Bermasalah Harus
Segera Dicopot Atau Dimutasikan
Depok,
SI
Sebaiknya para pejabat
eselon II dan III yang sudah dianggap menghambat dalam pelayanan kinerja dalam
oragasisasi/SKPDnya masing-masing, hal itu sebaiknya Walikota Depok KH M Somad
Idris, segera dimutasi atau dicopot dari Jabatannya. Karena hal itu sangat
berakibat fatal terhadap pelayanan kepada warga masyarakat. Demikian disamikan
oleh Ketua Yayasan LBH Pers Jabar Tardip P baru-baru ini.
Alasan Yayasan LBH Pers
Jabar mengatakan itu, karena dilihat dari sege efektifitas dan efesiensi dalam
memberikan pelayan publik, dengan jelas sangat terganggu. Karena seorang
pejabat kalau sudah kena kasus dengan proses penegakan hukum, dipastikan bahwa
dirinya tidak akan focus dalam bekerja, sesuai dengan harapan dan target dari
pimpinannya.
Menutur Yasayan LBH
Pers tersebut, memberikan contoh, seperti kasus Jalan Nangka terkait pembebasan
lahan, dimana Kepala Dinasnya Mantho, dipastikan akan repot terkait dalam
pemeriksan oleh penyidik di Polres Depok maupun nanti dalam persidangan di PN
Tipikor Bandung, sebab kemaren baru dipanggil saja sebagai saksi oleh penyidik
Tipikor Polres Depok, katanya sudah langsung sakit jantung, alias tidak datang
Selanjutnya Yulis
Mochtar selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PMPTSP) Kota Depok, sangat tidak konsen lagi dalam memberikan kepalayan kepada
publik. Kaena Yulistiani juga tersangkut masalah Jalan Nagka terkait msalah
pemnerian IMB Apartemen disekitar Jalan Nangka tersebut. Sebab Izin belum
keluar, dimana bangunan Apartemen sudah berdiri dengan megah, katanya atas
perintah Walikota Depok saat itu Nur Mahmudi Ismail, yang KKN dengan
pengembang.
Demikian pula dengan
pejabat-pejabat-epajabt eselon III dan IV di Dinas PMPTSP, juga harus dimutasikan,
karena sudah mengakar dan berbau KKN terkait pemberian izin, contohnya
pemberian Izin Transmart Cibubur dan Tarnsmart Jalan Dewi Sartika, dekat Rel
Kereta Api Pancoranma Kota Depok
Bahkan termasuk Kadis
Tenaga Kerja Kota Depok, yang sudah
sangat lama menjabat yakni sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya menjabat kadis,
sebaiknya juga harus dimutasi, hal itu tidak bagus, sebab dituding kalangan
stafnya menjadi Kadis Seumur Hidup, Hendaknya jangan karena ada Partai Politik
membekingi Kadis Naker tersebut, sehingga Walikota Depok jadi merasa takut
untuk memutasikannya. Walikota Depok harusnya bertanggungjawab nantinya kepada
rakyat, ucap sejumlah LSM di Kota Depok (ifan/red)
