Fraksi
PDIP Condong Kepada Ahmat Heryawan :
Mayoritas
Anggota DPRD DKI Jakarta Tolak Mardani Gantikan Wakil Gubernur Sandiaga
Jakarta,
SI
Sampai saat ini posisi
yang telah ditinggalkan oleh Sandiaga Salahudin Uno di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta masih
kosong. Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta itu belum juga terisi. Pasalnya, di
antara partai-partai pengusung Anies - Sandiaga, yakni Gerindra dan PKS juga
saling kunci. Bagi Gerindra, karena Sandiaga adalah kadernya, maka kader
Gerindra lah yang berhak untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno . Sedangkan
bagi PKS, yang merasa sudah berkorban dengan merelakan posisi cawapres Prabowo
buat Sandiaga, mengklaim bahwa pengganti Sandiaga harus dari PKS. Sementara
Anies juga terkesan lepas tangan dan membiarkan partai-partai yang mengurus
masalah ini. Padahal jika Anies menegaskan dia mau jadi kader Gerindra, maka
jelas lah PKS bisa langsung mengklaim jabatan wakil gubernur. Namun nampaknya
Anies masih menghindari afiliasi dengan partai politik manapun. Mungkin dia
punya ambisi sendiri di masa mendatang. Demikian dilansir dari laman Seword, baru,baru
beberapa waktu lalu.
Padahal posisi wakil
gubernur ini hendaknya tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Menurut pengamat
politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, kekosongan jabatan wagub
akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan di DKI. Sebab, secara otomatis
pemerintahan hanya dilakukan Anies sendiri. Kepemimpinan Anies seorang diri,
menurut Ubedilah akan berdampak pada tidak efektifnya roda pemerintahan.
"Ada kekurangan untuk mengambil keputusan," kata Ubedilah. Jika hanya
memimpin seorang diri, Anies tak memiliki partner untuk ikut memberikan
pertimbangan sebelum membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan. "Pak
Anies membutuhkan wakil untuk mengambil keputusan lebih tepat dan lebih ada
pertimbangan, ada pembagian tugas juga," tuturnya.Ternyata dalam aturan
tidak diatur soal masa tenggat pengisian jabatan wakil gubernur. Sehingga
semuanya kembali berpulang pada sikap Gerindra dan PKS. Ubedilah pun mengimbau
DPRD DKI tak mengulur-ulur untuk menetapkan siapa yang mengisi jabatan wakil
gubernur tersebut. Sebab, jika DPRD DKI mengulur waktu justru akan merusak
etika politik di Indonesia.
Memang ada indikasi
bahwa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik adalah
calon kuat dari Gerindra untuk diajukan sebagai pengganti Sandiaga. Ini
terlihat juga dari rajinnya Taufik melobi berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Bahkan Taufik juga terlihat berusaha mendekati Anies. Pada saat salat Idul Adha
minggu lalu di halaman Balai Kota, Taufik adalah satu-satunya anggota DPRD yang
terlihat salat berjamaah bersama Anies. Usai salat, Anies dan Taufik terlihat
hanya mengobrol berdua di antara jemaah lain yang sibuk mempersiapkan prosesi
pemotongan hewan kurban.
Lalu bagaimana dengan
PKS? Sejak awal PKS sudah mengklaim posisi esk Sandiaga itu. "Tentu dari
PKS memberikan posisi wakil presiden (kepada Sandiaga). Tentu mereka memberikan
hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub," kata Presiden PKS Sohibul
Iman kepada awak media pada 10 Agustus lalu, usai pendaftaran capres/cawapres
di KPU. Juga beredar berita tentang sebuah surat “transaksi politik” memberikan
kursi wakil gubernur kepada PKS, yang ditandatangani oleh Taufik. Namun
akhirnya disebut tidak sah oleh Taufik sendiri. Kubu PKS sendiri belum satu
suara mengusung nama tunggal. Nama-nama yang diusulkan termasuk Mardani Ali
Sera, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Nurmansjah Lubis, Wakil Ketua DPRD DKI
Triwisaksana dan eks Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, serta Ahmad Heryawan
(Aher).
Bicara tentang Mardani
Ali Sera, namanya terdengar lebih populer di telinga masyarakat. Mungkin karena
gerakan #2019GantiPresiden yang digagasnya makin banyak mengalami protes dan
penolakan di mana-mana. Mardani sendiri sudah menyatakan kesiapannya jika
ditunjuk oleh PKS untuk menggantikan Sandiaga. Dalam sejarahnya, Mardani pernah
“mengalah” buat Anies Baswedan, ketika dulu dia batal maju dalam Pilgub DKI
Jakarta berpasangan dengan Sandiaga. Waktu itu, karena akhirnya Anies Baswedan
yang maju, maka Mardani harus rela mundur.
Namun ada hal yang
mengejutkan terkait dengan kemungkinan ditunjuknya Mardani ini.. Sementara nama
Aher mendapat penilaian cukup baik dari Fraksi PDIP, karena Aher dianggap
berpengalaman baik di bidang eksekutif maupun legislatif. Sedangkan Mardani
justru mendapat komentar jelek. Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Muhammad Guntur
mengungkapkan bahwa mayoritas Fraksi DPRD DKI menolak nama Mardani Ali Sera
untuk menggantikan posisi Wakil Gubernur DKI. Guntur mengaku, bahwa lintas
Fraksi di Kebon Sirih telah berembuk menanggapi Mardani yang santer bakal
diajukan DPP PKS ke Partai Gerindra. “Mayoritas Fraksi di DPRD DKI menolak
Mardani Ali Sera. Kami sudah berkomunikasi dengan lintas Fraksi. Teman-teman
menolak keras, karena merasa Mardani tidak pantas. Mardani dianggap terlalu
kasar,” kata Guntur.
Wah, paiiit pait! Apes
nih. Berasa gimanaa gitu ya. Sudah gerakan ganti presidennya ditolak di
mana-mana. Dia pun ditolak oleh para wakil rakyat Jakarta.(seword/tamba/red)
